­
­

Welcome

undefined
undefined

Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer

Telah menjadi hal yang lazim dan berlaku universal bahwa tindakan menuntut suatu perkara pidana selalu berada di sebuah lembaga pemerintah yang bernama “Kejaksaan” dan dipimpin oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan kewenangan tersebut selalu disertai dengan asas hukum meliputinya, yakni “Dominus Litis”, yang berarti tidak ada badan lain yang berhak melakukan itu, kecuali Jaksa.Secara etimologis, “dominus” berasal dari bahasa Latin, yang berarti “pemilik”. Sementara, “litis”...

KEEP READING...

undefined
undefined

Pengecualian Jaksa untuk Selamatkan KPK (Hukum Online)

Mengingat per-September 2020 adalah batas akhir penugasan Jaksa di luar instansi-nya termasuk di KPK, maka penyelesaian masalah ini harus segera dilakukan.Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan. Mulanya, KPK merupakan sebuah lembaga yang berada di luar pemerintah. Kemudian, berubah kedudukan menjadi lembaga pemerintah yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif (regeringsorgaan-bestuursorganen). Menurut undang-undang baru itu, pegawai KPK yang pada...

KEEP READING...

undefined
undefined

Kejaksaan dan Penanggulangan Kejahatan Migas

       Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.        Peran Migas sebagai energi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, yang berpengaruh terhadap 40 % keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Pemanfaatan penggunaan Migas terbesar salah satunya...

KEEP READING...

undefined
undefined

Kejaksaan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dengan motif ideologi dan politik oleh seseorang atau organisasi terhadap orang/masyarakat dan atau instalasi sehingga terjadi korban jiwa, kerusakan dan menciptakan rasa takut berlebihan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sampai pada ancaman terhadap keamanan nasional.          Kegiatan terorisme dilakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dengan menggunakan cara-cara radikal yang merupakan perbuatan melawan...

KEEP READING...

undefined
undefined

Kejaksaan dan Pembenahan Masalah Kesehatan

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, dokter Terawan Agus Putranto, menyatakan akan fokus membenahi empat masalah kesehatan, yakni: (1). Masalah stunting (tinggi badan anak berada di bawah standar), (2). Jaminan kesehatan nasional (JKN), (3) Harga obat dan alat kesehatan yang tinggi; dan (4). rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Angka stunting pada 2019 berhasil ditekan menjadi 27,67 persen dimana pada 2018, Riset Kesehatan Dasar mencatat stunting pada...

KEEP READING...

undefined
undefined

Kejaksaan dan Pendidikan Karakter

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu dari 5 (Lima) Prioritas Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju. Dalam rangka membangun SDM yang unggul, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp.505,8 triliun pada tahun 2020.[1] Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.  Untuk mewujudkan prioritas Presiden tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud)...

KEEP READING...

Page 1 of 2212322Next